Perlunya Pemberitaan Ramah Anak di Masa Kini



Sebelum memulai tulisan ini, saya ingin bertanya kepada teman-teman. Apakah di antara teman-teman masih ada yang suka mendengar/melihat berita di media massa yang menyebutkan identitas anak baik saat menjadi korban maupun pelaku, atau bahkan hingga wajah anak tersebut tidak diblur?

Simpan jawaban teman-teman, karena kita akan mengupas hal ini dalam tulisan blog saya kali ini. 

Pembahasan kali ini sedikit berbeda ya dari yang biasanya aku tulis. Gapapa ya... kali-kali kita bahas hal di luar lifestyle dan traveling, karena sejujurnya hal ini adalah hal yang sudah lama juga ada di unek-unek aku. Kebetulan banget juga aku kemarin diajak ikut workshop mengenai Bimbingan Teknis Pemantauan Pemberitaan Ramah Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI yang isinya daging semua guys dan pastinya bermanfaat banget, banyak hal yang aku baru tau juga. So, aku pengen banget share ke kalian.

Teman-teman, perkembangan media elektronik pada satu dekade ini memang begitu sangat cepat kan. Bahkan telah membuat dua generasi, yaitu Generasi Millenial dan Generasi Z, memiliki gaya hidup yang berbeda drastis dengan generasi sebelumnya. Termasuk dalam pembentukan pola pikir. Banyak anak terpaksa tumbuh dewasa lebih cepat namun pola pikirnya masih belum matang. Tidak heran ya, kalau sekarang kita selalu dibuat geleng-geleng kepala sama pemberitaan di media mengenai kasus anak, misalnya geng motor, pemerkosaan anak di bawah umur oleh remaja, atau memang kasus pidana anak yang dilakukan oleh orang dewasa (alias anak menjadi korbannya).

Kenapa sih bisa kaya gitu? Ada beberapa hal seperti,

  1. Banyaknya informasi untuk orang dewasa di media yang tersaji bebas kepada anak
  2. Banyak anak mengakses informasi yang tidak pantas dibaca, dilihat anak tanpa pendampingan
  3. Kurangnya buku-buku dan bahan informasi untuk anak yang disediakan oleh media yang memberikan layanan informasi

Di luar hal tersebut, bukan berarti lalu kita perlu menutup akses informasi untuk anak. Tidak. Karena kenyataannya, dalam Pasal 10 UUD No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak itu berhak memperoleh informasi.


Namun, anak-anak tersebut butuh yang namanya pendampingan. Jangan sampe anak dibiarkan bebas mengakses informasi. Kasian jika moral anak-anak Indonesia rusak, anak-anak itu masih memiliki masa depan yang panjang. Makanya, kadang aku itu suka sedih juga melihat anak-anak masuk berita, baik jadi korban ataupun pelaku tindakan pidana. 

Pada dasarnya ada 4 (empat) prinsip pemberitaan berperspektif perlindungan anak:

  1. Tak ada kejahatan anak, yang ada ialah kenakalan
  2. Pelaku kejahatan anak pada dasarnya adalah juga seorang korban
  3. Anak memiliki hak, bukan kewajiban
  4. Setiap penegakan hukum harus berorientasi pada apa yang terbaik untuk anak

Nah untuk itu, kalau balik ke tulisan paling awal di blog aku tadi. Bagaimana pengalaman kalian? Sering juga ga menonton atau mendengar berita yang identitas anaknya masih dipublikasikan? 

Aku sebenarnya dari dulu suka heran loh sama berita yang kadang nama, sekolah, dan lokasi kejadian diutarakan dengan jelas, bahkan foto anaknya pun diperlihatkan. Padahal itu tidak boleh karena itu menyangkut privasi, apalagi anak-anak yang masa depannya masih panjang. Jika anak-anak itu pelaku, misalnya, seperti yang aku bilang kalau anak-anak berlaku demikian, sebenarnya tidak sepenuhnya salah anak. Karena pemikiran anak itu belum matang yang masih butuh pendampingan.


MENGAPA ANAK HARUS DILINDUNGI?

Anak adalah amanah Tuhan; anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, bahkan anak adalah mandat internasional dan nasional untuk dipenuhi hak dan perlindungannya. 

Dengan demikian, negara juga ikut mengatur tentang perlindungan anak dalam undang-undang. Lalu mengapa kita juga perlu memantau pemberitaan anak?

  • melindungi dan menjamin hak anak
  • mencegah anak dijadikan objek eksploitasi dan komodifikasi pemberitaan
  • mencegah kejahatan copycat
  • mendorong peningkatan profesionalisme pers dan wartawan
  • mendorong munculnya generasi emas indonesia dengan mutu SDM yang berkualitas


PERLINDUNGAN ANAK DALAM PEMBERITAAN MEDIA

Oke, sekarang, bagimana perlindungan anak dalam pemberitaan media? Menurut Drs. Dermawan, M.Si (Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Anak di KPPPA) kemarin, perlu ada empat prinsip dasar pemberitaan ramah anak:

  • Non Diskriminasi: menjamin pelayanan yang diberikan tidak mendiskriminasikan anak sebagai penerima layanan informasi berdasarkan ras, warna kulit, suku bangsa, jenis kelamin, bahasa, agama, golongan, atau kelompok sosial, latar belakang sosial ekonomi orang tua, latar belakang pendidikan, dan lain lain.
  • Menghargai Pandangan Anak: menjamin bahwa setiap anak penerima layanan informasi, berhak untuk didegarkan, dihormati, dan dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh pandangannya.
  • Kepentingan Terbaik bagi Anak: menjamin bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak ini menjadi pertimbangan utama dalam setiap layanan yang diberikan.
  • Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan: menjamin dan mengakui hak hidup, termasuk perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, psikis, dan sosial yang melekat pada diri setiap anak.


Jadi adalah hal yang salah jika ada pemberitaan di media massa yang mempublikasikan identitas anak. Apalagi sekarang sudah ada undang-undangnya. Pasal 64 ayat 2 huruf b, UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jaminan Negara secara spesifik ditujukan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus anak adalah Penghindaran dari Publikasi Atas Identitasnya.

Untuk tujuan ini lah mengapa kemarin KPPPA mengadakan workshop ini kepada teman-teman blogger untuk turut serta dalam menyebarluaskan masalah perlindungan anak dalam pemberitaan termasuk juga kita diberi bekal bagaimana cara menulis berita atau artikel yang ramah anak. Benar-benar bermanfaat banget bagi para blogger. Thank you loh KPPPA atas sharingnya. :)

Dalam sesi Pak Dermawan ini juga diberikan penjelasan tanggung jawab negara dalam mencapai tujuan ini, yaitu negara harus:
  1. mendorong media massa untuk menyebarluaskan informasi dan bahan yang bermanfaat dari segi sosial dan budaya bagi anak dan sesuai dengan semangat Pasal 29;
  2. mendorong kerja sama internasional dalam pengadaan, pertukaran, dan penyebarluasan informasi dan bahan-bahan seperti tersebut di atas dari berbagai sumber buday, nasional, dan internasional;
  3. mendorong pengadaan dan penyebarluasan buku-buku anak;
  4. mendorong media massa untuk secara khusus memperhatikan kebutuhan kebahasaan (linguistik) anak yang termasuk dalam kelompok minoritas atau penduduk asli;
  5. mendorong pengembangan pedoman yang tepat untuk melindungi anak dari informasi dan bahan-bahan yang membahayakan kesejahteraannya, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 13 dan Pasal 18.

KRITERIA PEMBERITAAN LAYAK ANAK

Dalam kesempatan itu, aku sempat bertanya ke salah satu pembicara, "Mengapa ya di berita jaman sekarang ini suka ada adegan rekayasa ulang tindak pidana yang dijelaskan secara cukup spesifik di Televisi? Padahal itu bisa saja ditiru baik oleh orang dewasa apalagi anak-anak yang merupakan peniru yang baik."



Ternyata jawabannya memang seharusnya rekayasa ulang itu tidak dibenarkan ditampilkan secara spesifik di media massa, apalagi dijelaskan juga posisi pelaku/korban dan bagaimana caranya. Ini juga termasuk bagian dari pemantauan pemberitaan ramah anak. Lalu bagaimana kriteria pemberitaan layak anak tersebut. Ada delapan poin yang di-highlight dalam workshop ini:
  1. Informasi yang bebas pelanggaran hak anak dan tidak mengandung unsur kekerasan, ancaman, pornografi, dan perjudian yang mudah ditiru anak.
  2. Informasi yang tidak mengandung unsur antisosial, provokatif, dan mistik yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak.
  3. Informasi yang dapat meningkatkan kemampuan anak untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik.
  4. Informasi yang dapat mengembangkan kreativitas dan potensi sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.
  5. Informasi yang mengandung nilai-nilai budaya, budi pekerti, dan kearifan lokal.
  6. Informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh anak sesuai dengan tingkat usia dan kematangan.
  7. Informasi yang akurat berdasarkan fakta dan dapat dipertanggungjawabkan.
  8. Informasi yang disampaikan dengan bahasa yang sederhana, sopan, santun, dan beretika.
Dalam workshop kemarin juga sempat diisi oleh Bapak Kamsul Hasan (Ketua Komisi Kompetensi PWI Pusat) mengenai Pedoman Pemberitaan Ramah Anak. Beliau menjelaskan siapakah anak yang harus mendapatkan perlindungan dari ekspos media.

Anak yang berhadapan dengan hukum menurut pasal 1 angka 2 UU SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak) adalah:
  • anak yang berkonflik dengan hukum (anak yang melakukan tindak pidana). Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA).
  • anak yang menjadi korban tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di siding pengadilantentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. (Pasal 1 ayat 59 UU SPPA)
  • anak yang menjadi saksi tindak pidana


PERAN KELUARGA DAN "KITA"

Dari informasi yang sudah disampaikan di atas, maka diperlukan peran mulai dari keluarga, sekolah, bahkan kita sebagai masyarakat. Apa sajakah? Baik kita mulai dulu ya dari peran keluarga.

Peran Keluarga
  • mengupayakan tersedianya buku-buku bacaan anak dan bahan-bahan informasi layak anak dalam berbagai format media di rumah;
  • membangun komunikasi dan keterbukaan dengan anak, sehingga orangtua bisa mendapatkan berbagai informasi yang diperoleh anak dan melakukan edukasi tentang pencegaan dan perlindungan dari materi informasi yang berbahaya bagi anak;
  • meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang teknologi informasi;
  • menumbuhkan sikap kritis pada anak terhadap informasi yang diterima;
  • terkait dengan acara di televisi, terdapat sejumlah upaya yang bisa dilakukan seperti, dengan membatasi waktu menonton dan mengatur waktu menonton, memilih acara yang bermanfaat;
  • melakukan proteksi konten pornografi baik pada fasilitas komputer di rumah maupun pada gadget yang dimiliki anak dengan beberapa aplikasi yang ditawarkan, sehingga anak bisa dihindarkan dari konten pornografi.
Nah banyak yah PR bagi keluarga dalam perlindungan anak. Tentu dong yah, karena keluarga adalah yang paling dekat dengan anak. Lalu apakah peranan kita sebagai masyarakat? 

Kita bisa mengawal bila berita atau gambar atau video. Jika platform media tersebut di bawah domain Dewan Pers maupun KPI, maka konten tersebut menjadi tanggung jawab Dewan Pers maupun KPI. Tapi bagaimana jika konten tersebut berada di luar domasin Dewan Pers maupun KPI? Kewenangannya ada pada Kominfo dan Polri.

Masyarakat dapat melaporkan melalui situs web www.aduankonten.id.

Dengan demikian, kita berharap bahwa ke depannya pers atau media pemberitaan dapat lebih smart dan bijaksana dalam membuat konten pemberitaan yang lebih ramah anak dan menjunjung perlindungan anak.


Baiklah guys, mungkin segini dulu sharing dari aku ya mengenai Pemberitaan Ramah Anak. Semoga informasinya bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan. Semoga ke depannya, aku bisa sharing hal-hal yang positif dan bermanfaat lagi ya. Daaaah....


You May Also Like

0 comments